PEKANBARU (TRANSMEDIA.CO) — DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan reses anggota DPRD masa sidang III Tahun 2025/2026, Senin (31/8/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri, didampingi Wakil Ketua DPRD M. Dikky Suryadi Khusaini dan Andry Saputra.
Dari Pemerintah Kota Pekanbaru, rapat dihadiri Asisten I Setdako Pekanbaru Syamsuwir, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Kepala Kesbangpol Irwan Suryadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja Iwan Simatupang, serta sejumlah camat.
Sebelumnya, seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan reses pada 14 hingga 19 Juli 2026 di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Usai rapat, Tengku Azwendi Fajri mengatakan laporan hasil reses merupakan rangkuman aspirasi masyarakat yang dihimpun langsung anggota DPRD dari berbagai wilayah Kota Pekanbaru.
Menurutnya, reses menjadi momentum penting bagi wakil rakyat untuk mendengarkan secara langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat di 83 kelurahan, 15 kecamatan dan tujuh daerah pemilihan (dapil).
“Laporan hasil reses ini adalah hasil serap aspirasi masyarakat dari seluruh penjuru Kota Pekanbaru. Dari 83 kelurahan dan 15 kecamatan yang ada di tujuh dapil, aspirasi masyarakat sudah kita serap,” kata Azwendi.
Ia menjelaskan, seluruh aspirasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan daerah.
Namun demikian, kata Azwendi, tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat tetap harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tentunya kita menunggu petunjuk dan tindak lanjut dari Pemerintah Kota Pekanbaru agar aspirasi ini dapat dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah. Ada skala prioritas dan semuanya harus dilakukan tanpa menabrak aturan,” ujarnya.
Infrastruktur Masih Dominan
Azwendi mengungkapkan, persoalan infrastruktur masih menjadi aspirasi yang paling dominan disampaikan masyarakat selama pelaksanaan reses.
Keluhan tersebut mencakup berbagai kebutuhan pembangunan yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Selain infrastruktur, masyarakat juga menyampaikan persoalan pengembangan ekonomi dan UMKM, peningkatan kualitas pelayanan publik, fasilitas umum yang belum memadai, hingga tata kelola ASN dan pemerintahan.
“Selain infrastruktur, ada juga persoalan ekonomi dan UMKM, pelayanan publik yang dinilai masih kurang maksimal, fasilitas umum yang belum memadai, serta persoalan tata kelola ASN dan pemerintahan di Kota Pekanbaru,” jelas Azwendi.
Politisi Partai Demokrat itu berharap aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai laporan administratif semata.
Menurutnya, hasil reses harus menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan Kota Pekanbaru.
Ia menegaskan, DPRD dan Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memperkuat sinergi agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas, kemampuan anggaran, serta ketentuan hukum yang berlaku.
“Kita berharap aspirasi masyarakat ini dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan daerah. Yang terpenting, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat benar-benar mendapat perhatian dan tindak lanjut,” katanya.
Dengan adanya laporan hasil reses tersebut, DPRD Pekanbaru berharap aspirasi masyarakat dari berbagai wilayah dapat masuk dalam pembahasan program pembangunan daerah dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta kesejahteraan warga Kota Pekanbaru.Adv
