JAKARTA (TRANSMEDIA.CO)– Audiensi Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) membuahkan komitmen pemerintah pusat untuk mengawal percepatan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor BNPP RI, Jakarta, Jumat 24 Juli 2026.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Utama BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla, beserta jajaran.
Bupati Asmar hadir didampingi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Al Amin, Drs. Jani Pasaribu, Staf Ahli Bupati Randolph Willy Hutauruk, Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, Kepala Dinas Pendidikan Tunjiarto, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Agustiono, Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sukri, Kabag Perbatasan Gilang Wana Wijaya Cendikia, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Afrinal Yusran.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada BNPP RI yang telah memberikan ruang bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan berada di jalur strategis Selat Malaka. Karena itu, pembangunan kawasan perbatasan memerlukan dukungan pemerintah pusat agar kesejahteraan masyarakat meningkat sekaligus memperkuat kedaulatan negara.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seluruh masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada BNPP RI yang telah menerima audiensi ini. Kami berharap sinergi ini mampu mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan,” ujar Asmar.
Dalam paparannya, Bupati Asmar menyampaikan sejumlah usulan prioritas pembangunan, meliputi peningkatan infrastruktur jalan kawasan perbatasan, pembangunan pengaman pantai untuk mengatasi abrasi, pembangunan pelabuhan internasional atau Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pengadaan ambulans laut, pemerataan program revitalisasi sekolah, serta percepatan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Selain itu, Bupati Asmar juga memohon dukungan BNPP RI terhadap usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk meningkatkan status beberapa ruas jalan di daerah tersebut menjadi jalan nasional. Usulan itu sebelumnya telah disampaikan kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Riau, Kementerian Pekerjaan Umum, di Pekanbaru.
“Kami berharap BNPP RI dapat memberikan dukungan dan membantu mengawal usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional. Peningkatan status jalan ini sangat penting untuk mempercepat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Asmar.
Khusus program BSPS, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menuntaskan proses verifikasi lapangan terhadap 763 calon penerima bantuan di wilayah perbatasan yang diharapkan segera memasuki tahap pelaksanaan.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Sekretaris Utama BNPP RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman menyatakan komitmen BNPP RI untuk mengawal usulan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Terkait usulan peningkatan status sejumlah ruas jalan menjadi jalan nasional, BNPP RI menyatakan akan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait guna mendorong percepatan pembahasan usulan tersebut dengan tetap mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia juga mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mendukung pelaksanaan program BSPS dan menyebut Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah dengan jumlah penerima BSPS terbesar di Pulau Sumatera.
BNPP RI juga mendorong percepatan koordinasi bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman agar pelaksanaan BSPS dapat segera dimulai. Bahkan, peletakan batu pertama program tersebut direncanakan berlangsung pada awal Agustus 2026 dan dihadiri menteri terkait bersama media nasional.
Selain itu, BNPP RI akan memfasilitasi koordinasi terkait pembangunan gudang Bulog, percepatan pembangunan pengaman pantai melalui kementerian teknis, serta membuka peluang pengembangan sektor ekonomi daerah agar Kepulauan Meranti memiliki daya saing yang lebih kuat sebagai kawasan perbatasan.***pro
