TEMBILAHAN (TRANSMEDIA.CO)– Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang membahas sejumlah isu strategis terkait pengelolaan aset daerah, reforma agraria, serta pelaksanaan program prioritas Presiden, Selasa (15/09/2026).
RDP tersebut dipimpin oleh Pimpinan Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dari Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta. Kegiatan turut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang RI, serta para gubernur, bupati/wali kota dan sekretaris daerah se-Indonesia yang mengikuti kegiatan secara daring melalui Zoom Meeting.
Pemerintah Kabupaten Inhil dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil, Drs. H. Tantawi Jauhari, MM., CGRE, didampingi sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Inhil.
Dalam RDP tersebut, pengelolaan aset daerah menjadi salah satu fokus utama pembahasan, khususnya dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain itu, pembahasan juga mencakup evaluasi peran pemerintah daerah dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), termasuk pengelolaan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian dan mendukung ketahanan pangan.
Agenda lainnya turut membahas evaluasi pelaksanaan program prioritas Presiden di tingkat desa. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat dukungan dan sinergi agar berbagai program prioritas tersebut dapat terlaksana secara efektif hingga ke tingkat desa.
Keikutsertaan Pemkab Inhil dalam forum tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, sekaligus memastikan berbagai kebijakan strategis nasional dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.***(pro)
Fg/Rls (Randi.K)
