PEKANBARU (TRANSMEDIA.CO) – Puluhan guru honorer nondatabase Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendatangi Kantor DPRD Kota Pekanbaru, Senin (20/10). Mereka menyampaikan aspirasi terkait ketidakpastian status mereka menjelang akhir tahun ini.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Isa Lahamid menerima langsung rombongan guru di ruangannya. Dalam pertemuan itu, para guru berharap agar pemerintah tidak merumahkan mereka dan memberikan kejelasan status kepegawaian mereka ke depannya.
”Tadi kita menerima perwakilan guru honorer, mereka menyampaikan harapan lah. Sekaligus mereka mempertanyakan kepastian arah kebijakan pemerintah terhadap guru dan tenaga pendidikan honorer non-database BKN,” ujar Isa.
Menurut Isa, para guru merasa cemas setelah mendengar informasi bahwa pada Desember 2025 atau awal tahun 2026 mendatang, tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN akan dirumahkan.
”Padahal mereka sebenarnya sudah terdaftar dalam Dapodik Kementerian Pendidikan. Ada sekitar 160 guru honorer yang belum masuk dalam database tersebut, begitu infonya. Jadi harapan mereka agar status itu bisa diurus dan disesuaikan dengan database BKN,” sambung Isa.
Untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, politisi PKS ini meminta agar para guru mengajukan permohonan resmi untuk melakukan hearing bersama Komisi I dan Komisi III DPRD Kota Pekanbaru. Kedua komisi tersebut membidangi urusan kepegawaian dan pendidikan, sehingga diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret bersama pihak Dinas Pendidikan dan BKPSDM Kota Pekanbaru.
”Kita akan minta hearing bersama karena ini menyangkut dua bidang, yakni pendidikan dan kepegawaian. Nanti pihak Dinas Pendidikan dan BKPSDM juga akan kita libatkan untuk mencari solusinya,” ucap Isa.***galeri/rpc
