PEKANBARU (TRANSMEDIA.CO)- DPRD Pekanbaru, Kamis 30 Januari 2025, menggelar Rapat Paripurna penyampaian hasil reses. Pada rapat ini, hutang tunda bayar Pemko Pekanbaru hampir Rp400 miliar menjadi sorotan.
Salah satunya disampaikan Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi Demokrat. Ia meminta penjelasan dari Plh Sekda Kota Pekanbaru, Zarman Chandra, soal kepastian pembayaran tunda bayar.
“Interupsi, masalah keuangan Pemko Pekanbaru. Sampai sekarang sangat menyedihkan, terutama kita sebagai anggota legislatif banyak yang tunda bayar. Biasanya tidak pernah, saya sudah tiga periode di DPRD Kota Pekanbaru ini tidak pernah tunda bayar,” kata Fathullah.
Fathullah menyebut bahwa Kota Pekanbaru menjadi salah satu daerah yang paling buruk dalam pengelolaan keuangan dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Riau.
“Kami sudah evaluasi dengan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru yang paling jelek masalah keuangannya,” cetusnya.
Ia juga meminta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Yulianis, dievaluasi atas buruknya keuangan Pemko Pekanbaru.
“Ibu Yuli ini tak bisa untuk memegang keuangan anggaran. Apalagi sekarang ini HP tak pernah aktif dan Sekda pun sempat mengeluh payah menghubungi ibu Yuli karena HP tak aktif. Orang seperti ini untuk apa dipakai lagi, ya dievaluasi saja,” ungkapnya.
Fathullah mengaku khawatir tunda bayar ini berdampak terhadap pelayanan masyarakat dan juga pelaksanaan kegiatan reses selanjutnya Anggota DPRD Kota Pekanbaru.
“Sekarang sudah tahun 2025 dan reses kita kemarin itu 2023/2024. Sampai sekarang pun belum ada titik terangnya, kita tak pernah alami kondisi begini. Ini paling parah dan keuangan Kota Pekanbaru paling terburuk,” tutupnya.
Menanggapi persoalan tunda bayar ini, Plt Sekdako Pekanbaru, Zarman Chandra, seperti sijutil dari iniriau, mengatakan, bahwa persoalan tunda bayar tidak hanya dirasakan oleh Pemko Pekanbaru saja. Saat ini, Pemko Pekanbaru masih menunggu proses tunda salur dana bagi hasil dari Pemprov Riau yang jumlahnya diperkirakan mencapai angka Rp 80 miliar.
“Hari ini kita sikapi, bahwa seluruh Kabupatan/Kota yang ada di Provinsi Riau mengalami persoalan tunda bayar. Untuk Kota Pekanbaru, jumlahnya berada diangka Rp 400 miliar. Saat ini, kita masih menunggu adanya proses tunda salur dana bagi hasil.dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp 80 miliar. Kita tadi juga telah mendengar dari teman-teman DPRD Pekanbaru, bahwa kegiatan reses tahu  2024 lalu juga belum dibayarkan. Kami minta maaf  karena belum bisa merealisasikannya sembari menunggu arahan atau instruksi dari Kementerian Dalam Negeri tentunya,” Ungkap Zarman Chandra.***hen
